Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Makro. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Makro. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 24 Desember 2016

Dirjen: populasi sapi Indonesia capai 14,6 juta ekor

Dirjen: populasi sapi Indonesia capai 14,6 juta ekor
ilustrasi (ANTARA FOTO)
Probolinggo (ANTARA News) - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Drh. I Ketut Diarmita menyatakan jika populasi sapi di Indonesia mencapai 14,6 juta ekor atau masih memenuhi sekitar 67 persen kebutuhan sapi potong di Indonesia.

"Setiap tahun terdapat sekitar 4 juta ekor yang terpotong. Untuk itu pemenuhannya dilakukan dengan cara impor," katanya saat mengunjungi kandang peternakan PT Santosa Agrindo (Santori) Indonesia di Probolinggo, Jawa Timur Sabtu.

Ia mengemukakan, pihaknya mendorong swasta menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam melakukan program pengemukan dan juga pengembangbiakan sapi ini.

"Kalau Santori ingin memasukkan untuk bisnis sendiri maka perbandingan impornya lima banding satu, yakni lima sapi bakalan dan satu indukan. Tetapi, kalau bermitra dengan masyarakat melalui koperasi maka diberikan kemudahan dengan perbandingan sepuluh banding satu," katanya.

Ia mengatakan, ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi populasi sapi di Indonesia ini di antaranya adalah upaya khusus sapi indukan wajib bunting dari indonesia tingkatkan.

"Selain itu, percepatan mesin produksi sapi betina dengan menambah populasi dari luar karena kalau menambah dari Jawa Timur ke luar jawa itu hanya memindahkan saja, bukan menambah," katanya.

Dalam program kemitraan yang dilakukan ini, kata dia, sapi kerja sama kemitraan sapi indukan harus hamil dengan minimal usia kehamilan selama enam bulan.

"Hal itu dilakukan supaya para petani tidak mengalami kerugian. Nah, tujuan kami kesini ingin melihat lebih dekat bagaimana kerja sama tersebut dilakukan," katanya.

Sementara itu, Kepala Unit Santori Probolinggo, Bintoro mengatakan, di lokasi ini memiliki kapasitas 13 ribu ekor sapi dengan jumlah sapi yang hamil sebanyak 300 ekor.

"Besok akan masuk lagi sekitar 3.700 ekor sapi. Dimana indukannya dari Australian dan sperma dari Amerika," katanya.

Pihaknya juga menggandeng pihak perbankan untuk membantu para peternak mendapatkan kredit terkait dengan pengelolaan sapi ini.

"Kami akan menjalin mitra dengan seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur ini untuk memudahkan para peternak sapi yang baik dan benar. Karena sapi yang kami kerja samakan ini adalah sapi yang hamil lebih dari enam bulan," katanya.
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Jumat, 23 Desember 2016

Bappenas: tak semua pemda layak terbitkan obligasi

Bappenas: tak semua pemda layak terbitkan obligasi
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (ANTARA /Yudhi Mahatma )
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai tidak semua pemerintah daerah (pemda) layak menerbitkan obligasi (municipal bond), mengingat kemampuan mengelola fiskal yang belum optimal terutama dari sisi pencairan anggaran.

"Jadi municipal bond itu akan layak dikeluarkan oleh daerah yang punya kemampuan kapasitas fiskal dan di satu sisi pencairannya bagus. Kalau jelek ia malah nyari duit mahal menggantikan duit murah," ujar Bambang di Jakarta, Sabtu.

Dana pemerintah daerah yang seharusnya segera dicairkan untuk melaksanakan pembangunan memang masih banyak yang mengendap, utamanya di Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Oktober 2016, dana pemda yang tersimpan di BPD tercatat sebesar 60-70 persen sedangkan sisanya disimpan di bank BUMN. Adapun total dana pemda yang tersimpan di bank sampai Oktober 2016 sebesar Rp206,7 triliun.

Menurut Bambang, obligasi daerah memang dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan khususnya di sektor infrastruktur. Namun, pemda terlebih dahulu harus mampu memanfaatkan dana yang dimilikinya yang ternyata selama ini masih banyak mengendap di bank dan biasanya baru cair pada kuartal terakhir tiap tahunnya.

"Saya kira municipal bond layak untuk dilanjutkan. Tapi akan lucu kalau suatu daerah berupaya keras masuk municipal bond tapi uang nganggurnya masih besar, karena uang yang ada di perbankan dia itu biayanya lebih murah dibandingin ngeluarin municipal bond," ujar Bambang.

Bambang menuturkan, melalui pendekatan money follow program yang diusung pemerinth saat ini, diharapkan dapat mendorong agar pemerintah daerah lebih efektif mengeluarkan uangnya.

Money follow program sendiri merupakan pendekatan yang menekankan penganggaran pada program yang diusung pemerintah, tidak lagi pada fungsi fungsi kementerian/lembaga (money follow function).

Selain itu, Bambang juga mengharapkan pemerintah daerah tidak hanya mengharapkan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bunga bank hasil menyimpan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Ekonomi Bali tumbuh lebih tinggi dari nasional

Ekonomi Bali tumbuh lebih tinggi dari nasional
Dokumentasi tarian kecak dari Bali. (ANTARA FOTO/Adwit Pramono)
Denpasar (ANTARA News) - Pertumbuhan perekonomian Bali pada triwulan III 2016 mencapai 6,17 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional yang hanya sebesar 5,02 persen (yoy).

"Pencapaian perekonomian Bali itu melambat dibanding triwulan II-2016, 6,54 persen (yoy)," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Bali, Causa Karana, di Denpasar, Sabtu.

Dalam laporan kajian ekonomi dan keuangan regional itu Ia menyebutkan, dari sisi permintaan, perlambatan tersebut karena kinerja konsumsi pemerintah, konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT), konsumsi rumah tangga dan investasi.

Sementara, dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan perekonomian Bali pada triwulan III-2016 disebabkan oleh perlambatan kinerja beberapa lapangan usaha, yakni konstruksi, pertambangan dan penggalian.

Kondisi sama juga terjadi pada listrik dan gas, air, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan administrasi pemerintahan.

Karana menambahkan, ada indikasi potensi peningkatan perekonomian  Bali pada triwulan IV 2016 tetap akan tumbuh yang diperkirakan berada pada kisaran 6,06-6,46 persen (yoy).

Dari sisi permintaan, prakiraan peningkatan kinerja perekonomian bersumber dari sebagian besar komponen sisi permintaan seiring dengan masuknya periode ramainya pariwisata akhir tahun, Natal dan tahun baru.

Dalam situasi tersebut serta didukung dengan musim dingin Eropa ditambah adanya kebijakan akomodatif Pemerintah untuk mendorong kinerja investasi dan kegiatan usaha di Provinsi Bali, pertumbuhan perekonomian daerah ini yakin lebih tinggi.

Musim liburan akhir tahun dan awal tahun juga mendorong pertumbuhan ekonomi Bali.

Editor: Ade Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016